Presiden Prabowo menuduh sejumlah pihak yang dianggap pro-asing kerap merendahkan Indonesia dan menyebut mereka sebagai warga negara Indonesia yang berpihak kepada kepentingan luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan dalam upacara peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis, 23 Juli 2026.
Dalam pidatonya di hadapan ribuan kader PKB, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan tidak menentang kritik karena Indonesia menganut sistem demokrasi.
Namun ia menambahkan bahwa kebebasan menyatakan pendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabdi kepada negara lain atau merusak kepentingan bangsa.
Presiden mengaitkan perilaku tersebut dengan fenomena masa kolonial, saat ada pribumi yang memilih berpihak kepada Belanda dan disebut ‘Londo Ireng’.
Menurutnya, contoh serupa masih muncul di zaman kini tetapi berwujud berbeda, yakni dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengamat, wartawan, dan jurnalis yang menurutnya bekerja untuk kepentingan asing.
Prabowo menuntut transparansi sumber pendanaan bagi LSM yang mendukung agenda asing dan mempertanyakan siapa pihak yang membiayai operasional mereka.
Dia juga menyinggung adanya kampanye yang berulang-ulang memprediksi keruntuhan Indonesia, menyebut klaim bahwa negara akan kolaps pada bulan April, lalu Mei, dan kemudian Juni—namun prediksi itu tidak terjadi.
Pada akhir pidato, Presiden menekankan bahwa demokrasi membuka ruang bagi kritik, namun loyalitas terhadap negara dan kedaulatan harus tetap dijaga.







