JAKARTA, Jenggala – Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegaskan agar kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan avtur untuk operasional penerbangan haji tidak dibebankan kepada Jemaah.
Keterangan itu disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Mochhamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI sebagaimana laporan Jurnalis KompasTV Thifal Solesa Waldi, Selasa (14/4).
“Alhamdulillah presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah,” kata Irfan.
“Terkait dengan kenaikan biaya penerbangan yang dsodorkan oleh maskapai saat ini, Kementerian Haji dan Umroh sedang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan pihak terkait untuk memastikan status Force major-nya dan legalitas sumber pembiayaan.”
Irfan menuturkan, terkait status dan legalitas sumber pembiayaan penerbangan haji berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
“Dinyatakan bahwa komponen biaya penerbangan bersumber dari biaya penyelenggaraan ibadah haji BPI, sementara untuk biaya penerbangan petugas kloter bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” kata Irfan.
“Dalam rangka mengakomodir kondisi di atas, kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan komisi 8 DPR RI ini dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan untuk memenuhi penyesuaian biaya tersebut angka-angkanya ada di situ total selisih yang diperlukan Rp1,77 triliun.”
Sebelumnya, Irfan menyampaikan bahwa kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar memberi tekanan signifikan pada struktur pembiayaan penerbangan haji tahun 1447 Hijriyah atau 2026. Sehingga Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya hingga 974,8 miliar dan Saudi Airlines sebesar Ro802,8 miliar secara agregat.
“Total biaya melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun atau meningkat Rp1,77 triliun,” ujar Irfan.(wol/kompastv/ryp/d2)







