Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pendalaman dugaan keterkaitan antara pelaku pembakaran lahan dengan pihak korporasi di Provinsi Riau.
Permintaan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.
Pertanyaan utama yang diajukannya adalah apakah terdapat bukti atau indikasi perintah dari perusahaan kepada individu yang melakukan pembakaran.
Kapolda Riau Herry Heryawan melaporkan bahwa hingga kini belum ditemukan bukti tegas yang mengarahkan pada korporasi sebagai pemicu tindakan pembakaran tersebut.
Namun, Herry menyebut terdapat tiga tersangka yang ditangkap pada 2025 terkait insiden kebakaran lahan di wilayah itu.
Ketiga orang yang diamankan tidak tercatat memiliki lahan di lokasi kebakaran, tetapi berada di sekitar wilayah dengan alasan memancing.
Menurut penjelasan petugas, alasan memancing dinilai janggal karena wilayah itu tidak memiliki titik pemancingan yang layak.
Menanggapi laporan, Presiden meminta agar kasus itu dibawa dan didalami di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dia juga meminta keterlibatan Kapolri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses pendalaman fakta tersebut.
Selain itu, Presiden meminta agar daftar nama perusahaan yang diduga terkait segera dikaji dan dipastikan tindakan perbaikan dari pihak perusahaan dilakukan.
Prabowo menegaskan bahwa perusahaan pengelola lahan wajib bertanggung jawab mencegah terjadinya karhutla.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat menjadi bagian dari upaya pemerintah agar kebakaran hutan dan lahan tidak berulang.
Presiden menegaskan pula bahwa izin perusahaan yang enggan berperan serta dalam pencegahan akan dicabut sebagai langkah tegas pemerintah.







