Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa kesepakatan kerangka kerja dengan Israel bukanlah pengakuan terhadap pendudukan wilayah Lebanon.
Pernyataan tersebut disampaikan Aoun dalam pertemuan dengan delegasi Asosiasi Universitas Lebanon, Ikatan Dokter Lebanon, dan Ordo Maronit Lebanon pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Aoun mengatakan bahwa perjanjian itu justru memperkuat peran tentara Lebanon untuk memperluas kendali negara ke seluruh penjuru wilayah nasional.
Ia menekankan keputusan Beirut bersifat kedaulatan dan bertujuan memisahkan arah kebijakan Lebanon dari dinamika hubungan antara Iran dan Amerika Serikat.
Pekan lalu, Lebanon dan Israel menandatangani sebuah kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat untuk mengatur penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.
Pelaksanaan penarikan akan dimulai secara bertahap dari dua kawasan percontohan yang belum diumumkan, menurut ketentuan kesepakatan itu.
Tidak ada jadwal pasti untuk penarikan penuh; langkah-langkah selanjutnya akan bergantung pada kesiapan tentara Lebanon mengambil alih tugas keamanan.
Salah satu syarat penting dalam kesepakatan ini adalah pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hezbollah.
Pemerintah Lebanon memandang perjanjian itu sebagai tahap awal untuk memulihkan kedaulatan negara atas seluruh wilayah dan memungkinkan kembalinya warga yang mengungsi ke kampung halaman mereka.
Hezbollah menolak kesepakatan tersebut dan menyatakan perjanjian itu batal demi hukum.
Kelompok bersenjata itu menilai pengaitan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjatanya melampaui batas merah yang dapat diterima.
Israel sebelumnya telah menduduki sebagian wilayah selatan Lebanon selama bertahun-tahun, termasuk beberapa area yang diduduki selama beberapa dekade.
Pertempuran pada 2023 hingga 2024 menyebabkan Israel menguasai wilayah tambahan di Lebanon.
Dalam ofensif yang masih berlangsung, pasukan Israel dilaporkan telah maju lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.







