Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah sedang melakukan penataan terhadap jumlah dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini dimaksudkan untuk membentuk perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan produktif.
Pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih seribu perusahaan negara yang ada sebelumnya.
Ke depan, pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN hingga mencapai sekitar 250 entitas.
Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Minggu, 28 Juni 2026, Presiden mengatakan, “Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250.”
Presiden menekankan bahwa penyederhanaan diperlukan agar anggaran negara tidak terkuras untuk membiayai struktur organisasi yang tidak produktif.
Ia mengingatkan dampak biaya overhead yang besar jika jumlah manajemen dan komisaris tetap banyak.
Dalam kesempatan yang sama Presiden menegaskan, “Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa, Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead.”
Prabowo menargetkan proses pembenahan BUMN dapat diselesaikan dalam waktu dekat dan meminta agar upaya itu rampung dalam tahun ini.
Ia menambahkan, “Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai,” dan, “Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat.”
Pemerintah memandang penataan BUMN sebagai bagian penting untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional dan mendukung pembangunan.







