Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pengembalian arah ekonomi nasional ke prinsip ekonomi kerakyatan sesuai UUD 1945.
Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 pada Minggu, 12 Juli 2026.
Menurut Kepala Negara, selama beberapa waktu kebijakan ekonomi Indonesia terpengaruh oleh paham neoliberal yang tidak selaras dengan cita-cita konstitusi.
Prabowo mengatakan pemerintah telah berupaya mengembalikan pembangunan ekonomi ke jalur yang dicanangkan para pendiri bangsa.
Ia menjelaskan model yang diinginkan adalah ekonomi kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan, di mana seluruh komponen masyarakat memiliki peran dan akses yang setara.
Presiden menekankan kritik terhadap neoliberalisme bukan semata untuk menunjuk kesalahan masa lampau.
“Kita tidak ingin mencari kesalahan masa lalu yang diakui merupakan kesalahan bersama para elite waktu itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sempat terpukau oleh keberhasilan ekonomi negara-negara Barat sehingga mengadopsi pola serupa.
Namun Prabowo menilai praktik tersebut tidak membuktikan janjinya setelah berjalannya puluhan tahun.
“Ternyata setelah tiga dasawarsa kita melihat tidak benar,” kata Presiden.
“Saya mungkin termasuk salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil,” tambahnya.
Presiden juga menyinggung konsep trickle down effect yang menjadi landasan beberapa kebijakan neoliberal.
“Paham neolib itu kalau mereka kaya, lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah, trickle down effect. Saya tanya kalian, percaya enggak akan netes ke bawah?” ucapnya disambut respons hadirin.
Menindaklanjuti hal itu, pemerintah berkomitmen memperkuat koperasi dan instrumen ekonomi kerakyatan lain sebagai upaya memastikan pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat.







