JAKARTA, Jenggala -Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pengalokasian dana dari sanksi denda administratif penertiban kawasan hutan dan perampasan hasil korupsi untuk perbaikan dan renovasi seluruh sekolah di Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Prabowo setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui perannya dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyerahkan uang setotal Rp 11,42 triliun ke kas negara.
Uang belasan triliun tersebut merupakan hasil sanksi denda administratif yang dikumpulkan Satgas PKH sepanjang Januari-April 2026 dari sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ditindak lantaran melakukan eksplorasi dan penguasaan ilegal atas kawasan hutan milik negara.
Uang itu juga berasal dari aset-aset sitaan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) periode Januari-Maret 2026.
“Adalah sebuah kehormatan dan kebahagian bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam kepemimpinan pemerintahan yang saya pimpin baru satu setengah tahun ini,” ujar Presiden di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Presiden mencatat penyerahan uang ke kas negara yang dilakukan Satgas PKH dan Kejagung sepanjang periode Oktober 2025 sampai April 2026 merupakan prestasi dari hasil penindakan atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang selama ini dibiarkan.
Pada Oktober 2025 lalu, kata Prabowo, Kejagung melalui Jampidsus yang menangani perkara korupsi perizinan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) menyerahkan hasil rampasannya ke negara sebesar Rp 13,2 triliun.
“Selang dua bulan kemudian, pada Desember 2025 kita kembali berhasil menyelamat Rp 6,62 triliun (dari hasil perampasan aset-aset korupsi oleh Jampidsus-Kejagung),” ujar Prabowo.
Kali ini, kata Presiden, peran Jampidsus-Kejagung dalam Satgas PKH berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 11,42 triliun.“Dengan demikian todal uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah sekitar Rp 31,3 triliun. Dan ini adalah angka yang sangat besar,” kata Presiden.
Menurutnya, dari semua uang yang disetorkan ke kas negara itu bisa untuk memperbaiki dan merenovasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia.
“Kalau kita bayangkan dengan seluruh uang tersebut, kita bisa memperbaiki 34 ribu sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia,” ujar Presiden.
Pada periode 2025, kata Presiden, pemerintah baru berhasil memperbaiki sedikitnya 17 ribu sekolah. “Uang ini bisa dua kali lipat yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan,” ujar Presiden.
Prabowo juga mengatakan, tak cuma untuk memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, uang triliunan yang dikumpulkan dari penindakan Satgas PKH dan penanganan korupsi Jampidsus-Kejagung tersebut juga dapat membantu memperbaiki kualitas hidup jutaan masyarakat Indonesia yang berpendapatan rendah melalui perbaikan-perbaikan rumah.
“Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500 ribu rumah,” ujar Prabowo.
Hasil kerja penindakan yang dilakukan Satgas PKH, kata Presiden juga diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Sebab kata Presiden, sejak terbentuk pada Februari 2025, Satgas PKH berhasil melakukan penyelamatan uang negara setotal Rp 370 triliun melalui penindakan sanksi denda administratif terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan, dan perkebunan yang melakukan eksplorasi maupun kegiatan ilegal di kawasan-kawasan hutan milik negara.
Prabowo mengatakan nilai Rp 370 triliun itu sama dengan 10 persen dari Rp 3.700 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. “Kita bisa perkirakan semua sekolah di seluruh Indonesia dapat kita perbaiki, kita tingkatkan lebih modern, dengan kita lengkapi digitalisasi, dan layar-layar digital yang cerdas, kita perbaiki kualitasnya, perbaiki semua MCK-nya. Dan kita bisa membangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa untuk membantu agar masyarakat kita menjadi lebih baik,” kata Prabowo.







