Tim hukum mantan Kepala Jampidsus, Febrie Adriansyah, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji serangkaian tindakan hukum terhadap kliennya.
Sidang perdana praperadilan digelar pada Selasa 18 Agustus 2026 di PN Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menyatakan pihaknya menemukan sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural yang akan diuji dalam proses praperadilan tersebut.
Dugaan pelanggaran itu dikelompokkan ke dalam lima aspek utama yang menjadi dasar permohonan.
Aspek pertama berkaitan dengan penetapan tersangka dalam perkara TPPU, di mana tindak pidana asal atau predicate crime dinilai belum memperoleh kepastian hukum yang memadai.
Aspek kedua adalah penggabungan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dalam satu surat perintah penyidikan (sprindik), yang dipersoalkan tim hukum.
Aspek ketiga meliputi prosedur penggeledahan dan penyitaan serta penetapan tersangka yang dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka.
Aspek keempat menyangkut tindakan pencegahan ke luar negeri yang ditempuh oleh penyidik.
Aspek kelima menyoroti penanganan perkara lanjutan di lingkungan Kejaksaan Agung.
Untuk mendukung argumen hukum, tim pembela menyatakan akan menghadirkan sedikitnya tiga orang ahli dalam persidangan praperadilan.
Febri Diansyah juga menyebut akan menyerahkan bukti surat dan dokumen pendukung pada sidang berikutnya.
Pihak termohon dan turut termohon dijadwalkan memberikan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut.
Menurut tim pembela, praperadilan merupakan mekanisme untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan prinsip due process of law.
Mereka menegaskan bahwa upaya praperadilan bukan cara untuk menghindari proses hukum, melainkan merupakan pelaksanaan hak setiap orang tanpa memandang jabatan atau status sosial.
Febrie sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait temuan emas sebanyak 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di rumahnya di Sentul.
Kejaksaan Agung kemudian menetapkan dua pihak swasta, yaitu Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR), sebagai tersangka dalam perkara TPPU yang sama.
Rudi Margono, Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, menyatakan dugaan TPPU itu dilakukan Febrie saat menjalankan tugas sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.
Tim hukum berharap proses praperadilan berlangsung profesional dan independen, serta menghormati keputusan hakim tunggal yang memimpin persidangan.
Febri mengingatkan bahwa berdasarkan KUHAP yang baru, putusan praperadilan seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tujuh hari.







