Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah akan membuka identitas perusahaan yang terbukti melakukan penimbunan sampah secara ilegal sebagai bentuk sanksi sosial.
Pernyataan itu disampaikan menyusul kebakaran di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang mengakibatkan satu anggota pemadam kebakaran gugur saat menjalankan tugas.
Pramono menegaskan praktik penimbunan sampah oleh pihak swasta merupakan masalah keselamatan publik yang harus dihentikan segera.
Menurutnya, tumpukan sampah yang dikelola tanpa mengikuti aturan meningkatkan risiko kebakaran di permukiman padat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti insiden tersebut secara menyeluruh.
Kelompok yang bertanggung jawab akan diminta menanggung seluruh dampak dan membayar kompensasi atas kerugian yang terjadi.
Gubernur menekankan pelaku merupakan kelompok pengelola sampah, bukan perorangan, yang beroperasi di luar ketentuan yang berlaku di Jakarta.
Pemerintah akan menerapkan sanksi tegas agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.
Jika ditemukan pelanggaran berulang, identitas perusahaan akan diumumkan kepada publik sebagai upaya memberikan efek jera.
Diungkapkan pula bahwa perusahaan penerima sampah mengambil limbah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan imbalan tertentu.
Namun sampah tersebut justru ditimbun secara sembarangan tanpa proses pengelolaan lingkungan yang sesuai.
Pramono memperingatkan pola pengelolaan seperti ini merugikan lingkungan dan memperbesar potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau yang lebih panjang.
Pemerintah berharap pemaparan identitas pelaku menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha pengelolaan sampah agar lebih bertanggung jawab.
Ia juga meminta sektor horeka lebih selektif dalam memilih mitra pengelola sampah agar tidak bekerja sama dengan perusahaan yang melanggar aturan.
Sebelumnya, kepala regu pemadam kebakaran Sektor Cipayung, Andriyono, gugur saat memadamkan kebakaran di Jakarta Timur dan keluarganya menerima santunan serta penghargaan dari Pemprov DKI.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan keluarga almarhum menerima santunan dari PT Taspen sebesar Rp344.161.500.
Selain santunan, Andriyono juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari golongan 3A menjadi 3B sebagai penghormatan atas pengabdian dan pengorbanannya.
Menurut Uus, penghargaan dan santunan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas dedikasi almarhum selama melayani masyarakat.
Pernyataan gubernur dan tindak lanjut penanganan kasus ini disampaikan dalam keterangan pers, Selasa, 4 Agustus 2026.







