Perhatian publik terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran kembali meningkat di saat gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung.
Ferdi Setiawan, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara sekaligus praktisi penyiaran, mengibaratkan perjalanan RUU tersebut bak perhatian yang selalu tertuju pada nama besar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setiap edisi Piala Dunia.
Jakarta, Jumat , 10 Juli 2026.
Menurut Ferdi, setiap kali parlemen membuka kembali pembahasan RUU Penyiaran, seluruh pemangku kepentingan di sektor penyiaran—mulai dari televisi dan radio hingga platform digital serta pembuat konten—kembali menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan.
Ia menegaskan revisi itu menjadi kebutuhan mendesak karena regulasi saat ini tertinggal dari laju perubahan teknologi komunikasi dan penyiaran.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 disusun pada masa dominasi televisi analog, sebelum hadirnya platform seperti TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, podcast video, maupun layanan live streaming yang kini menjadi bagian penting konsumsi informasi masyarakat.
Fenomena konvergensi membuat batas antara televisi, radio, media daring, dan media sosial semakin kabur sehingga satu konten dapat beredar di banyak platform secara bersamaan.
Ferdi menyatakan perlunya kepastian hukum agar industri penyiaran memiliki pedoman yang jelas dan dapat bersaing secara setara antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital.
RUU Penyiaran pertama kali diajukan pada periode DPR RI 2009–2014 dan dalam beberapa periode legislatif berikutnya kerap masuk dan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Saat ini draf revisi telah memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI dan pada 2026 RUU tersebut kembali ditetapkan sebagai salah satu RUU Prioritas, sehingga publik serta pelaku industri berharap proses ini segera menghasilkan kepastian hukum.







