Oleh: Mayor Jenderal TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer RI untuk PBB 2017)
Korupsi telah menjadi masalah yang menggerogoti kemampuan pertahanan negara dari dalam.
Saya menulis dari sudut pandang mantan prajurit yang lama bergelut dengan urusan logistik dan kesiapan operasi.
Pada masa tugas sebagai Penasihat Militer RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017–2019), saya menyaksikan bagaimana kelemahan tata kelola dapat melumpuhkan negara lebih cepat daripada serangan luar.
Dalam konteks militer, ketersediaan logistik menentukan efektifitas misi dan keselamatan personel di lapangan.
Tanpa pasokan amunisi yang memadai, kemampuan tempur menjadi ilusi belaka.
Tanpa bahan bakar yang cukup, alutsista canggih tidak lebih dari besi diam di hanggar.
Kendaraan, kapal, dan pesawat memerlukan perawatan rutin; jika diabaikan, mereka kehilangan fungsi kritisnya secara bertahap.
Latihan yang konsisten dan realistis adalah syarat utama kesiapan prajurit menghadapi ancaman nyata.
Saat anggaran untuk hal-hal tersebut diselewengkan, yang hilang bukan hanya angka pada laporan, tetapi nyawa dan keamanan masyarakat.
Korupsi mereduksi jumlah peralatan, mengurangi frekuensi latihan, dan menunda pembangunan fasilitas vital.
Dampak ini terasa hingga ke garis depan, tempat prajurit mengemban tugas berisiko tinggi.
Kualitas tata kelola adalah komponen strategis yang menentukan kelangsungan daya tangkal sebuah negara.
Negara yang bersih dari praktik koruptif mampu menata pertahanan lebih efisien dan responsif.
Sementara itu, praktik korupsi pada sektor energi, pangan, dan pengadaan pertahanan menambah kerentanan strategis bangsa.
Semua sektor ini saling terhubung; kerusakan pada satu aspek berimbas pada keseluruhan struktur ketahanan nasional.
Korupsi bukan saja merugikan kas negara tetapi juga mencabik kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.
Mencegah dan memberantas korupsi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pertahanan nasional.
Upaya tersebut mencakup penyitaan aset hasil korupsi serta penegakan hukum yang tegas dan tanpa pilih kasih sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan anggaran harus dipraktikkan dengan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi.
Pembentukan budaya integritas di kalangan penyelenggara negara menjadi prasyarat fundamental bagi keamanan jangka panjang.
Negara tidak akan kuat apabila mereka yang mengkhianati amanah hidup lebih nyaman daripada mereka yang bertugas menjaga kedaulatan.
Ribuan prajurit hari ini berjaga di pegunungan, hutan, laut, dan pulau terluar tanpa tuntutan kemewahan; yang mereka butuhkan adalah dukungan nyata dari negara.
Jangan membiarkan mereka berangkat tanpa perlengkapan layak karena praktik koruptif di balik meja.
Keluarga prajurit tidak seharusnya menanggung beban akibat keserakahan segelintir pihak.
Ancaman terbesar bukan selalu yang datang dari luar batas negara, melainkan ketika kemampuan bangsa untuk mempertahankan dirinya sendiri terkikis oleh korupsi.
Rudal lawan mungkin dapat dicegat, tetapi korupsi yang dibiarkan dapat meruntuhkan kesiapan nasional secara perlahan dan mematikan prajurit lewat pengkhianatan internal.
Sejarah menunjukkan bahwa pembusukan internal kerap menjadi penyebab keruntuhan suatu negara.
Jika perilaku koruptif terus dibiarkan, kerugian pertama bukan hanya finansial tetapi kehormatan dan keselamatan bangsa itu sendiri.







