Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto yang juga dikenal sebagai Bambang Pacul menegaskan bahwa hubungan antara Presiden dan Ketua MPR bersifat konsultatif antar-pimpinan lembaga tinggi negara.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kabar yang menyebut Ketua MPR Ahmad Muzani diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Bambang mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi terkait rencana keberangkatan tersebut.
Ia menyampaikan keterangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Bambang menekankan bahwa dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Ketua MPR menempati posisi setara sehingga hubungan antar-pimpinan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan.
Menurutnya, tidak ada praktik formal yang memperbolehkan satu pemimpin lembaga tinggi memberi perintah langsung kepada pimpinan lembaga tinggi lain.
Ia juga menjelaskan bahwa jika MPR hendak mengirimkan perwakilan resmi ke luar negeri, keputusan tersebut wajib disahkan melalui mekanisme internal yang sah yakni rapat pimpinan (rapim) MPR.
Setelah rapim memutuskan, barulah pengiriman perwakilan dapat dilakukan dengan membawa nama lembaga MPR, tambahnya.
Bambang menambahkan pembedaan kapasitas penting untuk diperhatikan; apabila Ahmad Muzani berangkat sebagai kader atau pengurus partai politik, itu merupakan urusan partai dan berbeda dengan keberangkatan atas nama Ketua MPR.
Untuk konteks, baik Presiden Prabowo Subianto maupun Ahmad Muzani merupakan kader Partai Gerindra.
Sebelumnya, Ahmad Muzani menyatakan bahwa ia menerima tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Masyhad, Iran.
Muzani dijadwalkan bertolak bersama Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengikuti prosesi penghormatan terakhir pada Kamis, 9 Juli 2026.







