Indonesia dan Singapura menegaskan komitmen bersama untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka bagi semua pihak.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran strategis Selat Malaka bagi negara-negara pesisir di sekitarnya, termasuk Indonesia dan Singapura.
Ia menegaskan perlunya perlindungan dari perompakan, kecelakaan, serta polusi agar jalur pelayaran tetap andal bagi lalu lintas maritim internasional.
Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka hukum internasional, khususnya sesuai dengan UNCLOS 1982.
Indonesia dan Singapura juga berencana meningkatkan koordinasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand untuk memastikan pelayaran tidak melanggar hukum laut internasional.
Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan dukungan penuh atas sikap tersebut dan menyebut kedua negara memiliki kepentingan strategis yang sejalan terhadap Selat Malaka.
Wong menambahkan pembahasan mengenai perkembangan di Timur Tengah dan implikasinya bagi Singapura, terutama terkait keselamatan jalur pelayaran melalui Selat Malaka.
Sebagai negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia sepakat menjaga kebebasan bernavigasi.
Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hak lintas transit kapal tanpa hambatan sesuai dengan UNCLOS, yang juga tercermin dalam hukum kebiasaan internasional.
Kedua negara menyepakati kerja sama berkelanjutan dengan negara-negara pesisir lain agar manfaat ekonomi dan keamanan dari Selat Malaka dapat dinikmati bersama.







