Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Riau seiring masih berlangsungnya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota DPR Fraksi PKB, Mafirion, meminta langkah pemadaman tidak menjadi satu-satunya respons pemerintah terhadap bencana ini.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) di provinsi tersebut.
Mafirion menilai karhutla tidak seharusnya dianggap masalah musiman yang berulang setiap kemarau.
Menurutnya, konflik pengelolaan lahan dan praktik perusahaan harus menjadi fokus pemeriksaan agar pola kebakaran tidak terulang.
Wakil rakyat dapil Riau itu menyatakan dukungan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi.
Ia mendukung pencabutan izin usaha perusahaan bila terbukti memerintahkan pembakaran lahan sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera.
Mafirion juga mengingatkan arahan Presiden yang meminta tiga tersangka yang disebut tidak memiliki kebun di lokasi terbakar dibawa ke pemeriksaan lebih mendalam, dengan keterlibatan BIN.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026, Mafirion menegaskan pencabutan izin harus menjadi opsi serius jika penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan.
Politikus PKB tersebut meminta audit dan evaluasi terhadap perusahaan perkebunan serta HTI yang memiliki konsesi dekat lokasi kebakaran.
Pemeriksaan perlu memastikan kesiapan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tiap konsesi, mulai dari personel, peralatan, hingga ketersediaan sumber air.
Dia menambahkan kewajiban pemantauan titik panas dan kemampuan respons cepat wajib dimiliki oleh pengelola wilayah konsesi.
Mafirion mengingatkan dampak karhutla melampaui kerusakan hutan; kabut asap berdampak pada kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup warga.
Berdasarkan data BPBD Riau, luas lahan terbakar sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare.
Dalam periode yang sama tercatat 10.514 titik panas, dengan 521 titik di antaranya telah terkonfirmasi sebagai titik kebakaran.
Pemerintah menyebut sebagian besar area tersebut telah ditangani, namun masih terdapat sekitar 900 hektare yang membutuhkan penanganan di empat kabupaten.
Pada 23 Agustus, BPBD Riau melaporkan terdapat tujuh titik api yang tersebar di empat kabupaten, yakni Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar.
Lokasi yang masih cukup besar untuk menjadi fokus penanganan antara lain Kerumutan dan Rimba Panjang.







