Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemberian harga BBM khusus bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
Arah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri sejumlah menteri kabinet.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keputusan harga khusus itu mencapai Rp15.000 per liter.
Pernyataan Menko Airlangga disampaikan dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, Senin, 13 Juli 2026.
Ia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi sempat naik hingga Rp21.300 per liter.
Sementara itu, BBM untuk nelayan dengan kapal di bawah 30 GT selama ini diberikan pada harga Rp6.800 per liter.
Airlangga menambahkan bahwa patokan harga BBM non-subsidi berdasarkan rata-rata produksi solar dalam negeri dapat ditempatkan pada angka Rp18.600 per liter.
Selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter tidak akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan ditutup melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menyiapkan regulasi terkait pemberian subsidi sekitar Rp3.600 per liter yang pembiayaannya berasal dari BPDP, menurut penjelasan Menko Airlangga.
Airlangga menuturkan alasan penggunaan dana BPDP karena lembaga tersebut dinilai memiliki kecukupan dana untuk mendanai dukungan tersebut.
Ia juga menyebutkan kuota BBM khusus bagi pengusaha nelayan ditetapkan sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.
Menteri ESDM Bahlil menyatakan kebijakan ini bertujuan memberi kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan.
Menurut Bahlil, harga Rp15.000 per liter diharapkan membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan surat keputusan dari ESDM untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
Bahlil menegaskan pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN dan harus dilaksanakan tepat sasaran.
Penentuan titik-titik penyaluran BBM khusus akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mencegah penyalahgunaan.
“Supaya jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” kata Bahlil mengenai langkah koordinasi yang akan ditempuh.







