Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan dalam rapat terbatas virtual yang digelar di Istana Merdeka pada Senin, 7 September 2026.
Menurut Presiden, Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, longsor, erupsi gunung api, gempa, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo menegaskan bahwa upaya mitigasi harus dilaksanakan sebelum bencana terjadi dan menekankan pentingnya perencanaan serta kesiapan dini.
Untuk mendukung langkah tersebut, Presiden meminta jajaran terkait menempatkan peralatan berat di wilayah rawan karhutla, termasuk ekskavator berukuran kecil dan pompa air.
Tambahan helikopter juga diminta agar ditempatkan di titik-titik strategis untuk mempercepat respons terhadap api yang muncul.
Presiden menggunakan prinsip perencanaan yang konservatif dengan menyatakan, “lebih baik lebih daripada kurang,” dan meminta Mensesneg, Menkeu, serta Menteri Bappenas mempertimbangkan penambahan helikopter, pompa air, dan alat pemadam kebakaran.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendatangkan kapal induk dari Italia yang memiliki kemampuan mengangkut 10 helikopter kelas menengah serta drone.
Kapal tersebut direncanakan akan di-refurbish menjadi kapal induk helikopter dan drone untuk memperkuat kemampuan penanganan bencana, khususnya karhutla.
Jenis helikopter yang disebutkan dapat diangkut di kapal itu adalah Black Hawk dan Mi-17.
Menurut Presiden, kedua jenis helikopter tersebut mampu membawa air sebanyak empat hingga lima ton untuk membantu pemadaman titik api.
Dengan ketersediaan 10 helikopter, Prabowo menilai respons ke titik api yang tersebar dapat dipercepat dan menjadi lebih efektif dalam penanganan karhutla.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya menyediakan anggaran penanganan bencana melalui BNPB, asalkan pengajuan disertai perhitungan yang jelas.
Purbaya menegaskan, “BNPB kalau minta, ya kita kasih dananya, kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya.”
Ia menambahkan bahwa selama pengajuan anggaran sesuai peraturan dan perhitungannya jelas, pemerintah tidak akan menghalangi penyediaan dana; “Ngaco itu diada-adain, selama hitungnya clear harusnya tidak ada masalah dan kita bisa sediakan uangnya,” tegasnya.







