Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat hingga tingkat desa memperkuat langkah pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, program edukasi tentang larangan pembakaran lahan menjadi kunci agar peristiwa serupa tidak terulang.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.
Presiden menekankan agar aparat aktif mencegah tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok.
Ia meminta agar penjelasan tentang larangan membakar disampaikan kepada seluruh unsur masyarakat di desa-desa yang rawan karhutla.
Jika warga membutuhkan pembukaan lahan untuk keperluan produktif, Presiden menginstruksikan agar mereka melapor ke pemerintah setempat untuk mendapat pendampingan agar tidak menggunakan cara membakar.
TNI dan Polri diperintahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengorganisir masyarakat, misalnya melalui kelompok tani, dengan opsi pembiayaan seperti KUR atau koperasi agar tidak ada kegiatan pembukaan lahan secara liar.
Presiden menilai pola pendampingan tersebut penting agar kebutuhan pembukaan lahan terpenuhi tanpa menimbulkan risiko kebakaran.
Ia juga mengingatkan bahwa jika ada indikasi keterlibatan korporasi dalam mendorong pembakaran, izin perusahaan yang terbukti terlibat akan dicabut segera dan hal itu disikapi secara tegas.







