18 Agustus 1945 merupakan tanggal sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pada pertemuan tersebut PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara bangsa yang baru merdeka.
PPKI juga menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Salah satu keputusan penting lainnya adalah pembentukan Komite Nasional untuk memberi dukungan sementara kepada Presiden sebelum struktur lembaga negara berdasar UUD 1945 terbentuk.
Keputusan-keputusan ini menjadi landasan awal penyelenggaraan pemerintahan pasca-proklamasi.
Sidang kedua PPKI digelar pada 19 Agustus 1945 dengan agenda antara lain pembagian wilayah Indonesia serta pembentukan kementerian dan pemerintahan daerah.
Pada sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 dibahas pembentukan Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.
PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai.
Badan ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan diberi tugas melanjutkan rangkaian persiapan kemerdekaan.
Anggota awal PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili berbagai daerah serta lapisan masyarakat Indonesia.
PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945 Vietnam, dengan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat hadir dalam peristiwa itu.
Keterangan mengenai keputusan dan kronologi PPKI ini mengacu pada Buku ‘Bunga Rampai Sejarah Indonesia’.







