Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mendalami potensi tindak pidana terkait penemuan uang tunai asing yang dibawa oleh seorang warga negara asing bernama RR.
RR diamankan oleh Bea Cukai setelah ditemukan membawa lembaran dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar tanpa izin resmi.
Defid Tri Rizky, Kabag TU Kedeputian Strategis dan Kerjasama PPATK, menyatakan lembaganya sedang melakukan analisis untuk menentukan apakah dana tersebut terkait dengan perbuatan pidana.
Ia juga menyebutkan PPATK melaksanakan edukasi intensif kepada masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar mematuhi ketentuan yang berlaku demi stabilitas ekonomi nasional.
Bram Handoko, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Penbayaran Bank Indonesia, mengingatkan kewajiban pelaporan lintas batas kepada otoritas apabila membawa uang tunai atau instrumen pembayaran minimal Rp100 juta.
Bram merujuk pada UU TPPU dan UU TPPT Pasal 34 UU No 8 tahun 2010 sebagai dasar pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selanjutnya wajib diteruskan ke PPATK.
Menurutnya, Pasal 21 UU No 9 tahun 2013 (TPPT) memberi wewenang penuh kepada Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan, terutama terhadap pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris.
Aturan Bank Indonesia melalui PBI No. 20/2/PBI/2018 membatasi pembawaan uang kertas asing dengan nilai setara atau lebih dari satu miliar rupiah oleh perorangan maupun korporasi non-bank.
Pembawaan di atas batas tersebut hanya diperbolehkan oleh badan usaha berizin seperti bank atau money changer yang telah memperoleh izin resmi dan persetujuan dari Bank Indonesia.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif sesuai PMK No. 100/PMK.04/2018, di mana Pasal 15 ayat (1) menetapkan denda 10 persen dari jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal Rp300 juta.
Selain itu, Pasal 15A ayat (1) PBI No. 20/2/PBI/2018 juga mengenakan denda 10 persen hingga maksimal Rp300 juta, sehingga total denda administratif gabungan dapat mencapai Rp600 juta.
Denda tersebut akan dipotong langsung dari barang hasil penindakan berupa uang tunai dan disetorkan ke kas negara.
Bea Cukai Soekarno-Hatta menyita 3.500 lembar pecahan USD 100 milik RR, yang berkewarganegaan Thailand, karena dibawa masuk ke Tanah Air tanpa izin resmi.
RR diamankan pada saat kedatangan di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara SSoekarno-Hatta, dan serangkaian pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi indikasi tindak pidana.
Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga kedaulatan finansial negara melalui pengawasan ketat terhadap cross-border cash carrying.
Menurut Hengky, nilai total uang yang disita mencapai 350 ribu USD atau setara dengan Rp6,3 miliar, dan penindakan ini bermula dari sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based profiling).
Penyelidikan lebih lanjut oleh PPATK dan proses administratif serta hukum oleh pihak Bea Cukai masih berlangsung pada akhir Juni 2026.







