Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) meluncurkan Jalasena Maritime Studies (JMS) dan Kantor Hukum PPAL dalam sebuah acara Seminar Strategis JMS bertajuk “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global” yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Peresmian kedua lembaga tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono sebagai bagian dari upaya organisasi memperluas peran serta dalam pembangunan sektor kemaritiman nasional.
Jalasena Maritime Studies dibentuk sebagai pusat kajian yang mengumpulkan pemikiran, penelitian, dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kemaritiman.
Kantor Hukum PPAL hadir untuk memperkuat aspek hukum maritim, menangani penyelesaian masalah hukum, serta melakukan advokasi atas isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayaran dan industri maritim.
Yudo Margono menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memberi peluang menjadi kekuatan maritim global, namun hal itu mensyaratkan ekosistem maritim yang kuat dari sisi keamanan, kepastian hukum, dan diplomasi.
Menurut Yudo, JMS diharapkan menghasilkan gagasan strategis bagi pembangunan maritim, sementara Kantor Hukum PPAL ditugaskan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku sektor maritim melalui pendampingan dan advokasi.
Peluncuran kedua institusi ini menjadi bagian dari rangkaian seminar yang menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri maritim.
Seminar membahas penguatan industri maritim nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Keynote Speech dari Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menekankan bahwa keamanan laut dan stabilitas kawasan merupakan fondasi bagi terciptanya industri maritim nasional yang tangguh dan berdaya saing.
Dalam sesi pemaparan, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Ir. Samsudin, serta Wakil Ketua Umum INSA Nova Yudianto Mugijanto membahas tantangan strategis seperti dinamika geopolitik, perlindungan hukum bagi kapal dan awak kapal Indonesia, serta perluasan daya saing industri pelayaran nasional.
Hasil diskusi merekomendasikan penguatan diplomasi maritim, peningkatan kepastian hukum, perlindungan lebih baik terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, serta sinergi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi profesi.
PPAL berharap kehadiran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun kajian berkualitas, memberikan masukan kebijakan, dan memperkuat tata kelola hukum maritim demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.







