Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap, menyampaikan keberatan terhadap sejumlah ketentuan regulasi yang dinilai menghambat percepatan digitalisasi layanan pertanahan.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.
Hapendi menyoroti dua kendala utama yang menghambat penerapan layanan elektronik.
Pertama, ia menunjuk Pasal 26 Permen ATR Nomor 3 Tahun 2023 yang mewajibkan kantor pertanahan melakukan pemeriksaan terhadap akta PPAT sebelum berkas dapat diproses dalam sistem digital.
Menurutnya, kewajiban tersebut membebani Kepala Kantor sehingga alur yang semestinya lebih cepat justru mengalami perlambatan.
Permasalahan kedua terkait dengan ketentuan “dokumen persyaratan lainnya” yang dianggap menimbulkan variasi persyaratan antar kantor pertanahan.
Akibatnya, baik masyarakat maupun PPAT menghadapi ketidakpastian dalam proses pelayanan administratif pertanahan.
Hapendi juga mengkritik Pasal 33 Permen ATR Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban alih media dokumen sebagai hambatan signifikan transformasi elektronik.
Proses alih media ini mensyaratkan validasi dan verifikasi terhadap 50 item data, yang terdiri dari 22 data fisik dan 28 data yuridis, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian berkas.
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian hambatan layanan pengukuran dan pemetaan dinilai belum memadai untuk mengatasi masalah tersebut.
Oleh karena itu, PP IPPAT mengusulkan agar ketentuan pemeriksaan maksimal lima hari dalam Pasal 26 diterapkan secara tegas.
Usulan lainnya adalah, bila tidak ada hasil pemeriksaan dalam lima hari, permohonan dianggap disetujui untuk mencegah penumpukan berkas.
Hapendi juga menyarankan agar proses alih media dilakukan bertahap berdasarkan tingkat desa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat re-engineering tujuh layanan prioritas pertanahan dari sistem hibrida menuju layanan digital.
Tujuannya agar birokrasi pertanahan menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan memberi kepastian hukum.
Komisi II juga meminta kajian atas usulan pembentukan undang-undang tersendiri mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Rancangan regulasi baru itu diharapkan menguatkan peran PPAT melalui sistem yang lebih bertanggung jawab, terstandarisasi, dan berkeadilan.
Pernyataan Hapendi disampaikan pada Selasa, 7 Juli 2026, dalam rangka pembahasan bersama Komisi II DPR RI.







