JENGGALA.ID – PT Indobuildco Pontjo Sutowo telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp28 triliun terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa Hotel Sultan. Kuasa hukum PT Indobuildco, Amir Syamsuddin, menegaskan bahwa tindakan tanpa dasar hukum yang merugikan perusahaan harus dipertanggungjawabkan.
Amir Syamsuddin menyayangkan tindakan PPKGBK yang dianggapnya sebagai tindakan sewenang-wenang, terutama dalam pemasangan portal beton yang menghalangi akses ke Hotel Sultan. Ini terjadi meskipun putusan pengadilan terkait Hotel Sultan belum final.
Menurut Amir, jumlah ganti rugi sebesar Rp28 triliun itu seharusnya lebih besar lagi, jika perlu. Tindakan semena-mena yang merugikan perusahaan dan tanpa dasar hukum harus ditegur.
Kuasa hukum Indobuildco lainnya, Yosef Benediktus Badeoda, menjelaskan bahwa Pontjo Sutowo akan meninggalkan Hotel Sultan jika mereka mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Menurutnya, UU Nomor 20 Tahun 61 mengatur pencabutan hak dengan jelas, dan ganti rugi harus diberikan secara penuh. Ganti rugi sebesar Rp28 triliun tersebut mencakup nilai lahan sebesar Rp13 triliun, gedung sebesar Rp5 triliun, serta kerugian non materiil seperti nama baik dan reputasi senilai Rp10 triliun. Yosef yakin jumlah ganti rugi ini bisa bertambah karena termasuk kerugian yang dialami oleh isi hotel.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, telah memutuskan untuk membekukan izin usaha Indobuildco dalam pengelolaan Hotel Sultan karena hak guna bangunan (HGB) mereka habis pada April 2023. Namun, pihak Pontjo bersikeras bahwa mereka masih memiliki HGB Hotel Sultan hingga tahun 2053, mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menjelaskan bahwa HGB awalnya diberikan selama 30 tahun, kemudian diperpanjang selama 20 tahun, dan dapat diperbaharui selama 30 tahun, yang berarti bahwa HGB tersebut masih berlaku hingga tahun 2053.







