Pemerintah menetapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 akan digelar di tiga provinsi.
Tuan rumah utama adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sementara DKI Jakarta ditunjuk sebagai provinsi penunjang untuk menyelenggarakan beberapa cabang olahraga.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Rabu 1 Juli 2026 di Jakarta.
Menurut Erick, upaya percepatan konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan agar pelaksanaan PON tidak hanya sukses dari aspek teknis penyelenggaraan.
Ia menegaskan pentingnya perbaikan administrasi dan tata kelola sebagai bagian dari persiapan kompetisi besar tersebut.
Penetapan DKI Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki dasar hukum setelah disahkan melalui Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dengan keputusan itu, Jakarta akan menjadi lokasi pelaksanaan cabang-cabang olahraga tambahan selain yang dilaksanakan di NTB dan NTT.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sedang memetakan kesiapan arena untuk tiap cabang olahraga.
Setiap daerah diminta menunjuk person in charge (PIC) untuk mengikuti rapat koordinasi berkala hingga menjelang pelaksanaan PON.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan di masing-masing daerah.
Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB, NTT, dan Jakarta masih akan ditentukan melalui rapat koordinasi semua stakeholder.
Saat ini pemerintah pusat menyinkronkan usulan dari pemerintah daerah bersama KONI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait skema pendanaan.
Melalui proses sinkronisasi itu, pemerintah berharap memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran.
Tujuannya adalah memastikan kesiapan pendanaan di seluruh daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.







