Polri menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang tengah berlangsung.
Angka itu berasal dari 200 laporan polisi yang masih dalam proses penyelidikan di berbagai wilayah.
Perkembangan tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Dari total tersangka, 119 diduga melakukan pembakaran dengan unsur kesengajaan.
Sementara 19 tersangka lainnya ditetapkan karena unsur kelalaian dalam peristiwa karhutla.
Selain individu, penyidik juga menelaah keterlibatan badan usaha dalam kejadian ini.
Saat ini delapan korporasi sedang didalami untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana.
Jika ditemukan bukti unsur pidana, penanganan terhadap korporasi tersebut akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Listyo Sigit menegaskan bahwa penindakan bukan satu-satunya jawaban terhadap karhutla.
Langkah pencegahan diperkuat melalui edukasi terpadu bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait di lapangan.
Tim gabungan memberikan sosialisasi terkait aturan membuka lahan dan penerapan kearifan lokal kepada masyarakat.
Ketentuan penggunaan pembakaran berdasarkan kearifan lokal tetap memiliki syarat dan pembatasan, terutama saat musim kemarau panjang.
Apabila aturan dilanggar, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana, perdata, ataupun administrasi.
Polri juga berkoordinasi dengan instansi kehutanan dan lingkungan hidup untuk menyelaraskan penindakan administratif dengan kemungkinan tindak pidana.
Pemeriksaan akan terus dilanjutkan bila penyidik menemukan bukti yang mengarah pada unsur pidana, sambil memperkuat langkah pencegahan guna menekan risiko kebakaran selama musim kemarau panjang.







