JENGGALA.ID – Direktorat Polisi Air Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri telah berhasil menggagalkan rencana ekspor ilegal sebanyak 350 ribu benih bening lobster (BBL) yang hendak diselundupkan ke Singapura. Awalnya, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengkhawatirkan rencana pengiriman benih lobster ilegal tersebut.
Dengan informasi dari laporan tersebut, Brigjen Mohammad Yasin Kosasih, Direktur Polisi Air Korpolairud Baharkam Polri, segera mengambil tindakan. Tim Subdit Gakkum Ditpolair bersama Kapal Polisi Pelatuk-3013 langsung melakukan penyelidikan terhadap para terduga pelaku yang membawa BBL ilegal dari Pelabuhan Ratu menuju Tangerang.
Menurut Kosasih, dalam proses penyelidikan ini, petugas perlu melakukan kejar-kejaran sebelum akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial NH yang membawa BBL ilegal tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, berhasil disita sekitar 100 ribu ekor benih lobster yang terselundupkan, semuanya disimpan dalam mobil Toyota Calya berwarna merah.
Setelah penangkapan pelaku, NH mengakui bahwa benih lobster ilegal tersebut telah disimpan di sebuah rumah yang digunakan sebagai gudang penyimpanan di wilayah Sukabumi. Benih lobster tersebut kemudian dipersiapkan untuk dikirim ke Singapura setelah dikemas dengan cara yang benar.
Kosasih menambahkan bahwa setibanya di Tangerang, para pelaku akan mengganti kemasan benih lobster menjadi kering dan kemudian dimasukkan ke dalam koper yang telah disiapkan. Rencananya, BBL tersebut akan dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta ke Singapura.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga berhasil menyita beberapa barang, termasuk 2 tabung oksigen ukuran kg beserta selang, 1 alat pres plastik untuk packing, 1 mobil Toyota Calya berwarna merah, 4 tabung oksigen ukuran 48,3 kg, 3 tandon air, 5 bak air, dan 1 set blower.
Total potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan Illegal Fishing tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp87,5 miliar.
Atas perbuatannya, NH dijerat dengan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. NH dapat dihukum dengan penjara hingga 8 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.







