JENGGALA.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 14 organisasi masyarakat sipil lainnya telah mengungkap dugaan penganiayaan terhadap warga di Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah. Dugaan penganiayaan ini terjadi dalam konteks konflik antara warga dan aparat kepolisian di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1.
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arif Maulana, menyatakan bahwa informasi ini didapatkan melalui wawancara dengan warga Bangkal. Warga dilaporkan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pukulan dengan gagang senjata, tembakan dari karet ketapel ke punggung, tamparan oleh aparat, dan kekerasan verbal. Menurut Arif, semua tindakan ini tampaknya bertujuan untuk memaksa warga untuk setuju dengan keinginan pihak kepolisian.
Arif menegaskan bahwa temuan ini merupakan bagian dari dugaan kejahatan kemanusiaan dan tindakan sistematis yang dilakukan oleh aparat negara.
Di sisi lain, Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho, membahas penangkapan 20 warga oleh aparat kepolisian. Meskipun akhirnya mereka dibebaskan, Aryo menganggap bahwa penangkapan ini tidak sesuai prosedur dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aryo mempertanyakan mengapa warga yang seharusnya menjadi saksi dalam kasus penembakan warga justru menjadi target penangkapan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyatakan bahwa warga yang ditahan akhirnya dibebaskan setelah dialog dengan aparat penegak hukum. Syarat pembebasan mereka dijamin langsung oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Agustiar Sabran.
Konflik di Seruyan ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika warga melakukan aksi untuk menuntut hak mereka dari perusahaan perkebunan sawit PT HMBP. Warga menuntut plasma sawit dan lahan di luar hak guna usaha (HGU) PT HMBP. Permintaan ini sudah disampaikan oleh warga sejak 16 September 2023.
Polda Kalimantan Tengah telah berjanji untuk bertindak tegas jika terbukti anggota kepolisian melakukan penembakan atau tindakan represif terhadap warga. Mereka sedang melakukan penyelidikan terkait insiden ini dengan melibatkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan serta Inspektorat Pengawasan Umum. Sanksi akan diberikan jika ada anggota yang terbukti melanggar aturan.







