JENGGALA.ID – Polisi telah mengerahkan 100 personel untuk menjaga keamanan selama proses pengosongan lahan Hotel Sultan yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) pada Rabu (4/10) hari ini. Tindakan ini dilakukan karena tenggat waktu yang diberikan kepada PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan, telah berakhir.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, mengatakan, “Kami telah menyiapkan pengamanan dengan 1 SSK (100 personel) untuk memastikan tidak ada gangguan selama proses pengosongan lahan oleh PPKGBK.”
Upaya pengamanan ini bertujuan untuk menghindari potensi gangguan yang mungkin terjadi selama proses pengosongan lahan yang dilakukan oleh PPKGBK. Mereka akan memasang patok atau pelang di area tersebut dan memastikan kelancaran kegiatan tersebut.
Dalam acara hari ini, PPKGBK akan mengungkapkan usaha pengosongan lahan kepada PT Indobuildco sebagai pengelola Hotel Sultan karena tenggat waktu telah habis. Mereka juga akan memasang spanduk di beberapa titik area untuk menegaskan bahwa Blok 15 adalah milik negara.
Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan niatnya untuk mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri akan mengawal proses pengambilalihan ini.
Listyo juga menyoroti potensi tindak pidana baru terkait sengketa lahan ini, termasuk tindak pidana umum dan pelanggaran UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengkonfirmasi bahwa pengambilalihan Blok 15 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, menjelaskan bahwa dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA, PT Indobuildco diwajibkan membayar royalti kepada Kemensetneg atau PPKGBK.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga telah menolak gugatan Pontjo Sutowo terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait pengelolaan Hotel Sultan, seperti yang tercatat dalam laman SIPP PTUN Jakarta. Gugatan Pontjo Sutowo dengan Nomor Perkara 71/G/2023.PTUN.JKT ditolak seluruhnya.







