JENGGALA.ID – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah menjadi bermasalah karena Ketua MK, Anwar Usman, tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam kasus tersebut.
Denny berpendapat bahwa Anwar tidak seharusnya tetap menjadi bagian dari pengambilan keputusan ini, karena ia memiliki keterkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan calon wakil presiden Prabowo Subianto. Denny menganggap ini sebagai benturan kepentingan yang melanggar aturan dalam Peraturan MK tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Denny telah mengirimkan surat kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai dugaan pelanggaran etika Anwar Usman. Ia juga berpendapat bahwa putusan MK ini tidak sah berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Akibatnya, Denny menyimpulkan bahwa putusan MK ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika KPU tetap menerima berkas pendaftaran Prabowo-Gibran, Denny mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan sengketa administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Meskipun demikian, Gibran telah diumumkan sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, dan mereka dijadwalkan akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD tidak setuju dengan putusan MK mengenai syarat usia pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, putusan MK itu salah secara mendasar. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, meskipun seharusnya MK adalah lembaga negative legislator yang tidak seharusnya mengambil keputusan semacam ini.







