Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, mendesak Pemerintah Kota Medan untuk mengevaluasi jabatan Lurah Paya Pasir, Syerly, menyusul ucapan yang menjadi viral.
Desakan itu disampaikan Robi pada Rabu (29/7/2026) setelah pernyataan Syerly, “Cie, curhat dia bah”, menerima kecaman publik karena dinilai merendahkan warga yang menyampaikan keluhan.
Robi menilai sikap tersebut tidak mencerminkan empati dan tidak layak bagi seorang kepala kelurahan yang tugasnya melayani masyarakat.
Menurutnya, aspirasi warga adalah hak yang harus ditanggapi dengan serius, bukan dengan respons yang terkesan mengabaikan atau mengejek.
Robi bahkan meminta agar pertimbangan pemecatan atau penggantian posisi lurah dipertimbangkan jika yang bersangkutan tidak mampu mengayomi warganya.
Ia menegaskan perlunya sosok pemimpin kelurahan yang mampu membangun hubungan baik dan memberi perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Kejadian bermula saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan kunjungan kerja dan dialog dengan warga di Kecamatan Medan Marelan.
Seorang warga mengeluhkan minimnya penerangan jalan yang membuat lingkungan rawan tindakan kriminal, termasuk begal.
Warga itu juga menyebut pernah memasang empat tiang lampu penerangan dengan dana pribadi demi meningkatkan rasa aman di sekitar tempat tinggalnya.
Di tengah dialog tersebut, ucapan Syerly yang tersiar luas di media sosial memicu reaksi dari berbagai pihak dan menjadi sorotan publik.
Inspektorat Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap Syerly dan menemukan indikasi pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan hasil klarifikasi, Inspektorat merekomendasikan pemberian hukuman disiplin ringan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai ASN.
Syerly kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan menjelaskan bahwa ucapannya keluar secara spontan karena merasa memiliki kedekatan dengan warga yang sedang melapor.
Meski sudah meminta maaf, peristiwa ini tetap menjadi perhatian dan memicu dorongan dari legislatif agar pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di tingkat kelurahan.







