Polda Metro Jaya mengungkap jaringan buzzer yang diduga menyebarkan berita bohong melalui berbagai platform media sosial.
Sekaligus, penyidik menangkap delapan orang terkait operasi sindikat tersebut.
Dari lokasi penangkapan disita uang tunai sebesar Rp220 juta yang diduga merupakan bagian pembayaran proyek pembuatan konten.
Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa nilai setiap proyek bervariasi berdasarkan durasi, isu yang diangkat, dan tingkat kesulitan pekerjaan.
Kombes Iman Imanuddin menyampaikan penjelasan itu pada Selasa 28 Juli 2026.
Menurut penyidik, uang Rp220 juta merupakan sebagian dari pembayaran yang sudah diterima para tersangka dan menjadi bukti penting untuk mengurai pola kerja jaringan.
Para tersangka mengakui kegiatan tersebut telah berlangsung sejak 2024, sehingga penyebaran konten hoaks diduga terorganisasi dan menjalankan pola kerja terstruktur selama dua tahun terakhir.
Penyidik juga membuka kemungkinan terhadap tindak pidana lain apabila ditemukan bukti lebih lanjut.
Salah satu fokus pemeriksaan adalah dugaan penyalahgunaan keuangan negara jika pembayaran proyek ternyata bersumber dari anggaran publik.
Jika terbukti menggunakan dana negara, kasus ini berpotensi berkembang ke ranah dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerhati media sosial Ismail Fahmi menilai buzzer di Indonesia telah berkembang menjadi profesi dengan pola kerja tertentu dan sering dimanfaatkan aktor politik atau kelompok kepentingan untuk membentuk opini publik.
Ismail menambahkan bahwa sebagian aktivitas buzzer dijalankan melalui otomatisasi algoritma komputer, namun tetap melibatkan figur kunci yang bertindak sebagai pengangkat opini.
Menurutnya, kombinasi otomatisasi dan tokoh-tokoh itu membuat penyebaran informasi bergerak cepat dan menjangkau audiens luas.
Ismail juga memperingatkan bahwa praktik tersebut berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara fakta dan pendapat, serta sering disertai taktik trolling dan kampanye hitam terhadap sasaran.







