Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak masuk sebagai agenda dalam Sidang Tahunan MPR.
Menurutnya, Sidang Tahunan akan difokuskan pada penyampaian pidato kenegaraan Presiden dan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai PPHN akan dilanjutkan melalui mekanisme rapat gabungan MPR untuk menentukan langkah hukum yang paling sesuai.
Pembahasan lanjutan itu dimaksudkan agar bentuk produk hukum PPHN dapat menjadi pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara.
Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Agustus 2026.
Sebelumnya, MPR telah menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden disebut menerima naskah konsep itu dengan baik dan berharap agar PPHN segera dapat ditetapkan sebagai produk hukum.
Muzani mengingatkan bahwa TAP MPR tidak lagi memiliki kekuatan mengikat di luar MPR setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023.
Karena itu, MPR mesti mempertimbangkan secara cermat bentuk produk hukum baru agar tujuan pengikatan antarlembaga tercapai.
Presiden juga meminta masukan terkait bagaimana produk hukum tersebut bisa bersifat mengikat bagi semua pihak, tambah Muzani.
Pembahasan PPHN nantinya akan melibatkan fraksi-fraksi, kelompok DPD, pemangku kepentingan, serta perwakilan kelompok masyarakat.
Mengenai teknis Sidang Tahunan, pelaksanaan dijadwalkan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditargetkan selesai sebelum Salat Jumat.
Untuk kehadiran tamu, MPR akan mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode sebelumnya.
Para menteri, duta besar, serta ketua umum partai politik juga masuk daftar undangan yang saat ini masih dalam proses pencetakan.







