Peringatan 99 tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli dijadikan momentum untuk penegasan kembali nilai-nilai ideologis oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Hasto meminta kader, anggota, dan simpatisan untuk merenungkan kembali jejak perjuangan Bung Karno serta memperkuat komitmen mempertahankan iklim demokrasi di tanah air.
Menurutnya, pemilihan tanggal 4 Juli oleh Bung Karno dimaksudkan untuk menyerap semangat kemerdekaan Amerika Serikat sebagai simbol perlawanan awal terhadap kolonialisme Inggris.
Hasto menegaskan bahwa PNI berdiri sebagai wadah organisir rakyat jauh sebelum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
Ia menggambarkan PNI sebagai gerakan revolusioner yang berpijak pada Marhaenisme, yang merumuskan teori perjuangan berpaut pada penderitaan dan harapan rakyat.
“Kehadiran PNI merupakan gerakan revolusioner Bung Karno. Melalui Marhaenisme, Bung Karno merumuskan teori dan asas perjuangan yang menyatu dengan penderitaan dan harapan rakyat,” ujar Hasto.
Doktrin tersebut, menurut Hasto, kemudian berkembang menjadi Pancasila yang hidup dalam spiritualitas kebudayaan Indonesia dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Hasto juga mengingatkan fragmen gelap sejarah saat PNI menghadapi tekanan politik pada masa konsolidasi Orde Baru.
Pada Kongres PNI ke-11 tanggal 20 September 1967 tercatat adanya tekanan hingga pencabutan gelar Bung Karno sebagai Bapak Marhaenisme, sebuah proses de-Soekarnoisasi yang berupaya menghapus rekam perjuangan tersebut.
Imbasnya, muncul hegemoni otoriter yang bersifat militeristik dan berujung pada peleburan PNI ke dalam fusi PDI pada tahun 1973.
“Pelajaran moral dari peristiwa tahun 1967 adalah kekuasaan otoriter tidak boleh dibiarkan. Harus ada strategi perlawanan yang menempatkan kekuatan rakyat sebagai inti dari gerakan partai,” tegasnya.
Masuknya Megawati Soekarnoputri ke PDI pada 1986 disebut Hasto sebagai titik balik yang mampu menghidupkan kembali memori rakyat terhadap Bung Karno.
Perjuangan tersebut, ujar Hasto, terus diuji hingga peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), yang memasuki peringatan ke-30 pada tahun 2026.
Hasto menilai relevansi sejarah itu kuat terkait tantangan geopolitik dan dinamika domestik saat ini.
Ia menyerukan agar seluruh kader berlambang Moncong Putih berdiri di garis terdepan untuk membela hak rakyat dan memperbaiki kemunduran dalam ranah demokrasi nasional.
Dalam pidatonya, Hasto mengkritik arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menurutnya membawa kerusakan pada sistem demokrasi, tatanan ekonomi, sistem hukum, dan teladan politik akibat ambisi kekuasaan personal dan keluarga.
Sebagai upaya konsolidasi ideologis, PDI Perjuangan kembali menggaungkan lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” untuk membangun kesadaran di akar rumput.
Hasto juga mengutip pesan Megawati yang telah menjadi bagian dari platform kepemimpinannya sejak 23 November 1993.
“Bendera sudah saya kibarkan, dan pantang untuk diturunkan. PDI Perjuangan berkeyakinan penuh bahwa konsepsi Trisakti Bung Karno—berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—dapat kita wujudkan bersama rakyat,” pungkas Hasto.







