Jenggala.id, Jakarta – Tim kuasa hukum Nadiem Makarim menyampaikan pledoi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa 2 Juni 2026. Mereka menilai unsur kerugian negara tidak terpenuhi serta mempersoalkan sejumlah temuan yang tercantum dalam dakwaan.
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Nadiem menegaskan tidak terdapat unsur kerugian negara sebagaimana didakwakan JPU. Mereka menilai konstruksi perkara tidak didukung alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
“Satu hal yang terpenting dalam perkara ini adalah aspek unsur kerugian negara tidak mungkin terjadi. Kalau orang tidak korupsi ditersangkakan korupsi, namanya kriminalisasi,” kata Penasihat hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir dalam keterangannya yang dikutip, Rabu 3 Juni 2026.
Tim kuasa hukum menyebut adanya surat jaminan vendor yang menjamin pengembalian selisih harga jika ditemukan kemahalan. Menurut mereka, mekanisme tersebut membuat potensi kerugian negara tidak terjadi dalam proses pengadaan Chromebook.
Selain itu, kuasa hukum juga menghadirkan ahli auditor negara. Auditor menilai Laporan Hasil Audit (LHA) Chromebook 2025 tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya kerugian negara.
Dalam pledoinya, tim pembela juga membantah tuduhan bahwa proses pengadaan Chromebook diatur melalui grup WhatsApp pribadi. Mereka menyebut pemilihan perangkat dilakukan berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan efisiensi anggaran.
Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyebut saksi Google dan guru penerima manfaat memberikan keterangan serupa. Mereka menyatakan Chromebook digunakan untuk pembelajaran serta tidak ditemukan adanya konflik kepentingan dalam pengadaannya.
Sidang juga mendapat perhatian sejumlah tokoh publik, salah satunya aktor sekaligus aktivis sosial, Andovi da Lopez. Andovi hadir mengikuti jalannya persidangan dan mengajak masyarakat mencermati fakta-fakta yang terungkap di pengadilan secara utuh.
“Biar kita tidak melihat berita sepotong-sepotong dari media atau video apapun. Jadi masyarakat Indonesia bisa menonton (langsung) sidang pledoi Nadiem dan buatlah kesimpulan sendiri,” ujar Andovi.
Di luar ruang sidang, sejumlah pengemudi ojek online dan guru turut hadir memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim. Mereka menilai berbagai program yang dijalankan selama menjabat Menteri Pendidikan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Motivasinya karena Pak Nadiem ini pahlawan ekonomi kami. Di fakta persidangan, Pak Nadiem tidak menerima aliran dana,” Kata Mulyono koordinator pengumudi Gojek.
“Bahkan saksi dari JPU yang menerima gratifikasi tidak dipidanakan. Harapan kami hukum ditegakkan seadil-adilnya, jangan sampai salah orang,” kata Mulyono menambahkan.
Sementara itu, tim kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan pengadilan.
Diketahui, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dituntut 18 tahun penjara terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor, Rabu 13 Mei 2026. Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp809 miliar dan Rp4,87 triliun.
Jaksa menilai terbukti melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta mengakibatkan kerugian negara. “Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primer,” ujar Jaksa Roy Riadi.
Hal yang memberatkan Nadiem, salah satunya adalah telah mengakibatkan persoalan kualitas pemerataan pendidikan di Indonesia. Serta, mengakibatkan kerugian negara.







