Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada 1-3 Juli 2026 di Jakarta.
Agenda ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara agar lebih profesional, produktif, kompeten, dan berkinerja tinggi.
Kegiatan diikuti oleh 374 ASN, yang terdiri atas 255 PNS dan 119 PPPK.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Sri Purwaningsih, menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia harus selaras dengan tata kelola organisasi yang baik.
Ia menyatakan pentingnya perencanaan kebutuhan barang yang tepat, pengelolaan aset yang akuntabel, penataan SDM berbasis kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang mengedepankan nilai-nilai BerAKHLAK dan Pelayanan Publik.
Peserta menerima pembekalan mengenai pelaksanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), siklus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).
Materi lain mencakup konsep super agility dan empat tipe kepribadian, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta penguatan budaya kerja ASN dalam mendukung implementasi sistem merit.
Narasumber hadir dari berbagai instansi, antara lain Cucu Supyan Cahyana sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kekayaan Negara (PKN) IVA Kementerian Keuangan.
Selain itu tampil Hary Sulistyo Rahardjo, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Biro Keuangan dan Aset Kemendagri, serta Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kemendagri Edang Mochamad.
Kontribusi materi juga diberikan oleh Winner Satriadi Harahap dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri dan Intan Permatasari dari Kementerian PANRB.
Sri Purwaningsih mengingatkan pentingnya disiplin sebagai dasar pembentukan kepercayaan pimpinan terhadap kinerja pegawai.
Ia mengimbau agar komunikasi internal, koordinasi, dan kolaborasi diperkuat serta pengukuran beban kerja dilakukan secara tepat guna untuk mendukung kebutuhan organisasi, khususnya penguatan fungsi media di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Dalam rangka peningkatan tata kelola organisasi, Bagian Umum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memperkenalkan rencana aksi perubahan berupa Platform Integrasi Layanan Kearsipan berbasis Single Window Preservation Arsip.
Inovasi tersebut diberi nama CEKATAN, singkatan dari Kecepatan, Kemudahan, dan Ketepatan, yang ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah layanan kearsipan.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menyampaikan harapan bahwa langkah-langkah kecil yang konsisten seringkali menjadi pemicu perubahan besar.
“Platform Integrasi Layanan Kearsipan berbasis Kecepatan, Kemudahan dan Ketepatan atau disingkat CEKATAN merupakan aksi perubahan inovatif yang diharapkan menjadi katalisator bagi terwujudnya optimalisasi tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” ujar Rizza.
Melalui pembinaan aparatur dan inisiatif inovasi tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, serta akuntabel.







