Pemerintah melanjutkan ketersediaan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2026 guna memperkuat modal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tahun ini target penyaluran KUR ditetapkan sebesar Rp290 triliun untuk pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga 22 Juli 2026 realisasi penyaluran mencapai Rp169 triliun yang disalurkan kepada 2,65 juta debitur.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 juta debitur tercatat sebagai pelaku usaha yang menerima akses pembiayaan formal untuk pertama kali.
Sekitar 511 ribu UMKM dilaporkan mengalami peningkatan kapasitas usaha atau naik kelas berkat dukungan pembiayaan KUR.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyampaikan perkembangan ini dalam keterangan resmi pada Senin, 3 Agustus 2026.
Riza menyatakan sekitar 65 persen penyaluran KUR telah difokuskan pada sektor-sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
Skema KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan bagi debitur.
Proses pengajuan KUR juga bebas dari biaya administrasi dan tidak mewajibkan penggunaan jasa perantara atau calo.
Kementerian mengimbau pelaku UMKM memanfaatkan sisa plafon pembiayaan yang masih tersedia sepanjang tahun ini untuk memperluas produksi dan meningkatkan daya saing usaha.
Selain itu, kementerian meminta masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR, seperti permintaan agunan tambahan, pungutan biaya, atau praktik percaloan.
Setiap laporan penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.







