Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyediaan lahan negara bagi pembangunan perumahan.
Kolaborasi tersebut juga melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah dengan tujuan menjamin kepastian hukum bagi proyek hunian masyarakat.
Pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono digelar di Jakarta pada Jumat, 10 Juli 2026.
Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Hendra Gunawan hadir dalam pertemuan itu untuk memperkuat koordinasi antarlembaga.
Maruarar menegaskan bahwa ketersediaan lahan merupakan kendala utama dalam upaya percepatan pembangunan perumahan nasional.
“Kebijakan harus pro rakyat dan pro dunia usaha juga, kita menjawab dengan kebijakan-kebijakan, salah satu permasalahan adalah lahan. Sampai hari ini belum ada satu meter lahan negara yang bisa digunakan, saya minta tolong, bukan untuk saya tapi untuk rakyat,”
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Salah satu langkah yang dibahas adalah penelusuran aset negara melalui pengumpulan data historis dan penguatan legalitas pertanahan agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perumahan.
Pemerintah juga berencana menyelaraskan proses verifikasi dokumen pertanahan dengan basis data Kementerian ATR/BPN untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan yang menghambat pemanfaatan lahan negara.
Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono menyatakan pihaknya akan menganalisis usulan penyediaan lahan secara mendalam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ada beberapa lahan yang diminta Pak Menteri dan kita akan melakukan analisis mendalam. Itu terkait aturan dan legalitas dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rusun dan rumah tapak,”
Keterangan itu disampaikan oleh Ilyas Tedjo Prijono selaku Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN.
Ketiga instansi sepakat memperkuat koordinasi dalam menindak klaim ilegal terhadap aset negara untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi pembangunan perumahan.
Sebagai tindak lanjut, PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Satgas Anti Mafia Tanah akan meninjau lahan negara milik PT KAI di Kiaracondong, Kota Bandung pada Senin, 13 Juli 2026.
Peninjauan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi pemanfaatan lahan itu untuk pengembangan hunian masyarakat.







