JENGGALA.ID – BANDUNG. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku bakal memilah-milah skala prioritas pembangunan yang akan dijadikan program kerjanya selama menjabat.
Pihaknya mengatakan tak akan menggunakan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Ridwan Kamil.
Ia lebih memilih untuk mengoptimalkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Pak Ridwan Kamil sampaikan bahwa ASN para pejabat sudah sangat baik, jadi saya percaya ke mesin birokrasi yang ada,” kata Bey di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Selasa, 5 September 2023.
Bey Machmudin akan melakukan pemetaan dan evaluasi untuk menentukan langkah strategis memimpin Jabar selama 17 bulan mendatang. Bey Machmudin tak menampik jika pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait keberadaan TAP.
“Semua akan kami evaluasi, saya akan dengarkan dari stakeholder bagaimana apakah peran perannya bagaimana,” tegasnya.
Bey Machmudin belum dapat memastikan terkait pembentukan tim khusus yang difungsikan untuk mendukung pembangunan di Jabar.
“(Membentuk Tim Khusus?) Belum, Saya lihat dulu. Saya mendengar dulu, yang penting kita berbuat yang terbaik untuk Jabar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bey Triadi Machmudin yang telah ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) dinilai tak memerlukan kehadiran Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Ridwan Kamil . TAP idealnya dibubarkan menjelang masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akan berakhir pada 5 September 2023.
“Kalau bayangan Saya, karena ketika gubernur selesai ya seharusnya tugas TAP selesai. Jadi TAP itu tidak diperlukan oleh Pj,” kata Pengamat Politik Unpad, Firman Manan melalui sambungan telepon, Sabtu 2 September 2023.
Firman menilai, Bey harus mampu menjawab kepercayaan Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur Jabar menggantikan Ridwan Kamil. Menurutnya, Bey harus mampu mengoptimalkan kemampuan ASN dalam memimpin Jabar dalam satu tahun mendatang.
“Menurut Saya, supporting teman-teman birokrasi saja sudah cukup, jadi kunci itu kemampuan mendorong birokrasi bekerja maksimal, kuncinya di sekda sebagai pimpinan birokrasi,” ungkapnya.
Bey juga bisa menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang memilih tidak menggunakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bentuk Anies Baswedan. Sejauh ini, Heru Budi dinilai tidak menemukan kesulitan dalam memimpin DKI Jakarta.
“Kalau kita lihat pola Jakarta tidak lagi di adopsi apa yang dimiliki oleh Anies (TUGPP) oleh pak Heru, karena PJ itu kan transisi saja dari kekosongan gubernur sampai nanti gubernur terpilih, waktunya tidak terlalu panjang,” tegasnya.
Firman menuturkan, Bey yang menjabat sebagai Pj Gubernur tinggal melanjutkan program-program yang telah digagas oleh Ridwan Kamil tanpa membuat manuver ekstrem.
“Kan hanya melanjutkan dan mengoptimalkan saja. Jadi kuncinya ya tadi memaksimalkan birokasi,” tegasnya.
Firman menambahkan, TAP bentukan Ridwan Kamil sejauh ini tidak berjalan dengan mulus. Ada sejumlah dinamika yang menjadi pro dan kontra terkait urgensi kehadiran TAP.
Apalagi, komposisi TAP yang diisi oleh orang-orang dekat Ridwan Kamil juga telah menjadi rahasia umum.
“TAP itu kan alasan subjektif dari Gubernur, kedua juga orang -orang yang sangat dekat dengan gubernur komposisinya. Mereka punya privilege untuk komunikasi secara Shortcut,” ujarnya.
“Dalam banyak hal sinerginya terlihat, tapi dalam beberapa hal ada catatan, bagaimana TAP itu dengan birokrasi belum terlihat padu,” pungkasnya.***







