Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusut tuntas indikasi korupsi dalam program Desa/Kelurahan Merah Putih dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @riekediahp, pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (18/8/2026).
Rieke menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak cukup berhenti pada seremoni semata.
Bagi dia, kemerdekaan harus diwujudkan lewat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan hukum bagi seluruh warga.
Dia mengaitkan kegelisahan atas indikasi penyimpangan KDKMP dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Rieke, semangat ekonomi kerakyatan mesti dirawat agar koperasi benar-benar menjadi penopang kesejahteraan rakyat desa.
Rieke mengkritik praktik pengelolaan koperasi yang berjalan dengan pola rente dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Dia mengecam pihak-pihak yang mengubah koperasi menjadi komoditas kekuasaan dan memperingatkan bahwa jika terbukti korupsi, hal itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat kemerdekaan dan perjuangan ekonomi kerakyatan.
Walaupun mendesak pengusutan hukum dan evaluasi total, Rieke menilai keberadaan KDKMP perlu dipertahankan dengan perbaikan tata kelola yang menyeluruh.
Langkah pertama yang diusulkan adalah evaluasi dan penguatan regulasi, termasuk memperkuat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan mengoreksi Inpres Nomor 17 Tahun 2025 agar tidak meninggalkan celah bagi praktik rente, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi.
Langkah kedua, Rieke mendorong penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP untuk menyatukan aspek kelembagaan, pembiayaan, pengawasan, produksi, distribusi, dan akses pasar secara terpadu dan transparan.
Langkah ketiga adalah mengembalikan koperasi kepada rakyat dengan orientasi yang jelas: bukan sekadar pembangunan gerai fisik tetapi mendorong produksi lokal, pengolahan hasil bumi, layanan keuangan yang berpihak pada rakyat, serta penghubung ke pasar yang adil.
Rieke menekankan bahwa masyarakat harus menjadi subjek utama dalam KDKMP sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat.
Dia juga menyerukan aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh aliran dana serta pihak-pihak yang mencoba menjadikan koperasi sebagai proyek kepentingan pribadi atau kelompok.
“Bongkar aliran dana. Bongkar pihak-pihak yang menjadikan koperasi sebagai proyek kepentingan. Bongkar struktur yang membuat rakyat desa kembali menjadi objek,” tegas Rieke.
Menutup pernyataannya, Rieke menegaskan kewajiban negara untuk memastikan KDKMP berfungsi sebagai instrumen kemandirian ekonomi masyarakat desa, bukan sebagai wadah praktik korupsi.
“Selamatkan Desa/Kelurahan Merah Putih dari korupsi. Tegakkan Pasal 33 sebagai konstitusi ekonomi yang hidup. Kembalikan koperasi pada fitrahnya sebagai alat perjuangan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.







