Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Yasonna H. Laoly, menyerukan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pinjaman Online (Pinjol) untuk menindaklanjuti berbagai penyimpangan dalam industri tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yasonna di Jakarta pada Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, fenomena pinjol telah berkembang menjadi masalah nasional yang mengancam stabilitas sektor keuangan dan hak asasi masyarakat.
Yasonna, yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM dan wakil daerah pemilihan Sumatra Utara, menilai intervensi negara diperlukan segera.
Ia menyoroti praktik penagihan yang banyak dilakukan vendor penagih utang yang sudah melampaui batas kewajaran.
Metode intimidasi yang dilaporkan termasuk panggilan telepon berulang, ancaman kekerasan, penyebaran data pribadi, serta upaya mempermalukan korban dengan menghubungi keluarga, atasan, dan rekan kerja.
Yasonna menilai kondisi tersebut sudah memasuki fase darurat kemanusiaan.
Beberapa kasus menunjukkan korban mengalami depresi berat hingga melakukan percobaan bunuh diri akibat tekanan psikologis berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penanganan administrasi semata tidak lagi memadai.
Selain praktik penagihan yang represif, Yasonna mengkritik struktur biaya pinjol yang dianggap predatori.
Tingginya bunga, besaran denda, dan biaya tambahan tersembunyi disebut menjerat peminjam ke dalam lingkaran utang yang terus membesar.
Indikator skala masalah tampak dari nilai pembiayaan macet maupun berjalan (outstanding) yang telah melampaui Rp100 triliun dan melibatkan puluhan juta rekening penerima pinjaman.
Dugaan penyalahgunaan data pribadi peminjam menjadi perhatian hukum serius.
Praktik penyebaran informasi utang kepada pihak ketiga dan taktik intimidatif berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta pasal-pasal pidana terkait pemerasan dan pencemaran nama baik.
Yasonna mengusulkan agar Panja yang dibentuk DPR diberi kewenangan untuk memanggil regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, pelaku industri, asosiasi fintech, akademisi, serta perwakilan korban.
Tugas Panja itu meliputi audit kepatuhan perusahaan, perumusan batas kewajaran bunga, dan penyusunan rekomendasi perubahan regulasi apabila ditemukan celah hukum.
Ia menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perkembangan industri jasa keuangan berlangsung sehat, adil, dan menghormati martabat warga negara.







