Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menahan seorang pejabat unit pelayanan syariah di lingkungan PT Pegadaian (Persero) setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Tersangka yang ditahan berinisial TAB dan menjabat sebagai Kepala UPS PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pondok Jaya di wilayah Cabang Pegadaian Syariah Pondok Aren.
Satu orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka berinisial JI saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Menurut Kepala Kejari Tangsel, Apreza Darul Putra, penetapan status tersangka didasarkan pada hasil penyidikan yang menemukan bukti permulaan cukup.
Perbuatan yang diduga dilakukan kedua tersangka terjadi pada rentang waktu Februari–Maret 2025, kata Apreza pada Jumat, 26 Juni 2026.
Penyelidikan mengungkap bahwa JI berperan sebagai nasabah yang menyerahkan sepuluh barang jaminan untuk sepuluh kontrak pinjaman gadai syariah.
Dalam proses permohonan pinjaman tersebut, JI berkomunikasi dengan TAB untuk memuluskan proses administrasi dan pencairan dana.
Namun, penyidik menduga TAB kemudian mengembalikan keseluruhan sepuluh barang jaminan itu kepada JI tanpa adanya pelunasan pinjaman yang menjadi dasar gadai.
Akibat tindakan itu, negara diduga mengalami kerugian keuangan dan saat ini nilai kerugian masih dalam proses audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Seksi Pidsus Kejari Tangsel, Samuel, menyebutkan bahwa kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 01/2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Samuel menambahkan bahwa unsur pelanggaran juga tercantum pada Pasal 604 jo Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 01/2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TAB saat ini ditahan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (5) UU Nomor 20/2025 tentang KUHAP karena diduga tindak pidana tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah.
Alasan penahanan lain adalah kekhawatiran penyidik bahwa tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan serupa.
Penyidik telah memanggil JI sebanyak tiga kali sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan sehingga statusnya kini dalam proses pencarian resmi oleh penyidik.
Tim penyidik juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai tersebut.
Samuel menegaskan upaya penegakan hukum ini tidak dimaksudkan untuk menakut‑nakuti masyarakat terhadap layanan pinjaman gadai, melainkan untuk memastikan layanan tersebut dapat digunakan secara tepat dan aman.
Sebelumnya, pada 22 Juni 2026 tim pidsus Kejari Tangsel melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait perkara ini, yakni PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Pondok Jaya dan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pondok Aren.







