Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan penertiban pajak air tanah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan daerah.
Langkah ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa.
Budi menyatakan dukungan tersebut pada pernyataannya, Minggu 26 Juli 2026.
Menurutnya, penertiban pajak air tanah merupakan kebijakan strategis untuk menambah penerimaan asli daerah (PAD).
Ia juga menilai kebijakan itu penting untuk mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan.
Fokus penertiban terutama ditujukan kepada perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri dan memanfaatkan air tanah secara mandiri.
Perusahaan yang belum memiliki izin pemanfaatan air tanah diminta segera mengurus izin tersebut.
Sementara itu, perusahaan dengan masa izin yang telah habis diimbau untuk melakukan perpanjangan secepatnya.
Budi memberi apresiasi kepada perusahaan yang sudah taat mengurus izin dan berharap yang belum segera menuntaskan kewajibannya.
Saat ini penerimaan dari pajak air tanah tercatat berada pada kisaran puluhan miliar rupiah.
Namun, jika seluruh perusahaan pengguna air tanah terdaftar dan memenuhi ketentuan perizinan, penerimaan berpeluang meningkat hingga sekitar Rp50 miliar.
Menurut Budi, tambahan penerimaan tersebut akan menjadi kontribusi penting bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.







