Pada Selasa, 7 Juli 2026, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk membahas kerja sama pencegahan korupsi.
Rombongan tiba di kantor pusat KPK sekitar pukul 10.34 WIB.
Delegasi BGN dipimpin oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang.
Mendampingi Nanik adalah dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Pertemuan resmi antara pimpinan BGN dan pihak KPK berlangsung di dalam gedung dan masih berjalan pada saat pelaporan.
Belum ada keterangan rinci mengenai ruang lingkup kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan kesiapan lembaganya untuk bekerja sama dengan BGN.
Setyo menekankan KPK akan mendukung pengawalan perbaikan sistem dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Setyo, KPK telah melakukan kajian terkait program MBG dan telah berkomunikasi dengan Nanik S. Deyang mengenai temuan tersebut.
Dia menyebut BGN masih memerlukan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi.
“Beliau menyampaikan tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK,” ucap Setyo mengenai komunikasi dengan pimpinan BGN.
Setyo menambahkan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan berbeda yang perlu diperhitungkan.
Oleh karena itu, rekomendasi KPK akan disesuaikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN.
KPK juga telah menyerahkan hasil kajian yang dimilikinya kepada pimpinan BGN sebagai bahan pertimbangan perbaikan tata kelola MBG.
Fokus utama yang menurut KPK perlu diperbaiki adalah agar pelaksanaan program menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Seluruh proses harus dilakukan secara transparan terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya,” jelas Setyo.
Pengawasan, kata Setyo, tidak hanya tanggung jawab KPK tetapi juga unsur pengawas di daerah serta partisipasi masyarakat.
“Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program tersebut,” tambahnya.
Dengan penguatan sistem dan keterbukaan informasi, KPK berharap potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
“Tujuannya untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat,” ujar Setyo.







