Keputusan TikTok yang memutus hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan Tokopedia memicu reaksi dari parlemen.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) PHK agar tidak ada hak normatif pekerja yang terabaikan.
Edy, yang merupakan politikus PDI Perjuangan, menilai tindakan efisiensi itu merupakan respons terhadap dinamika industri dan pergeseran model bisnis digital.
Namun, menurutnya, kebijakan bisnis tersebut tidak boleh mengorbankan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya.
Edy menegaskan pekerja terdampak wajib menerima haknya secara penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hak-hak yang harus dipenuhi meliputi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Selain itu, perusahaan tidak boleh mengabaikan pembayaran uang penggantian hak.
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga harus dipastikan tersalurkan kepada pekerja yang terkena PHK.
Edy meminta agar Satgas PHK tidak hanya bertindak pasca-kejadian; upaya pencegahan perlu dilakukan sejak tahap awal melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.
Di sisi hilir, Satgas diminta memastikan pemenuhan hak dan membuka akses bagi pekerja untuk kembali memasuki dunia kerja.
Pemerintah juga diminta menyiapkan program mitigasi jangka panjang, termasuk fasilitasi upskilling dan reskilling bagi mantan karyawan.
Edy memperingatkan bahwa gelombang PHK yang tidak ditangani dengan baik berisiko menekan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Ia menegaskan pentingnya penanganan adil agar perlindungan terhadap pekerja dan kelangsungan dunia usaha dapat berjalan beriringan.







