Gelombang pemutusan hubungan kerja menjadi ancaman nyata di Jawa Timur; hingga Mei 2026 tercatat 2.332 pekerja kehilangan pekerjaan dan sekitar 4.400 pekerja berada dalam potensi PHK.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyerukan agar Pemprov Jatim tidak hanya bereaksi setelah PHK terjadi, melainkan membangun mekanisme pencegahan dini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menegaskan bahwa angka 4.400 orang yang berpotensi terdampak harus diperlakukan sebagai persoalan serius, karena menyangkut ribuan keluarga.
Renny juga mengingatkan pemerintah untuk berupaya menyelamatkan pekerjaan sebelum pekerja menjadi korban PHK pada pernyataannya Rabu (12/08/2026).
Data tren PHK di Jawa Timur menunjukkan fluktuasi bulanan: Januari 437 pekerja, Februari 582 pekerja, Maret 687 pekerja, April 496 pekerja, dan Mei 130 pekerja.
Secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Mei 2026.
Menurut Renny, tekanan ekonomi global, pelemahan permintaan ekspor, dan potensi penurunan produksi menjadi faktor pemicu gelombang PHK berikutnya.
Untuk itu, dia mendesak pembentukan sistem peringatan dini yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan serikat pekerja agar sinyal-sinyal awal dapat terdeteksi lebih cepat.
Renny mencontohkan bahwa pengurangan produksi, pengurangan shift, pemendekan jam kerja, atau menurunnya volume pesanan harus diidentifikasi sebagai indikator risiko PHK, sehingga tindakan pencegahan bisa diambil sebelum surat PHK dibagikan.
Dia meminta agar sekitar 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak dipetakan secara rinci untuk mengetahui perusahaan mana yang menghadapi tekanan dan sektor industri yang paling rentan.
Pemerintah, kata Renny yang merupakan kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan dan kompetensi pekerja yang berisiko agar intervensi dapat dibuat lebih tepat sasaran.
Dengan pemetaan tersebut, intervensi diharapkan bersifat spesifik, tidak lagi berupa langkah umum yang kurang efektif.
Terkait pekerja yang sudah terkena PHK, Renny menyoroti fungsi 16 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur dan memperingatkan agar BLK tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau sertifikat yang diterbitkan.
Dia mendorong transformasi BLK menjadi pusat transisi pekerjaan dengan skema terintegrasi mulai dari profiling, pelatihan, sertifikasi, job matching hingga penempatan kerja.
Untuk pekerja yang tidak terserap industri, Renny mengusulkan jalur alternatif berupa pendampingan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan dukungan pengembangan usaha sebagai solusi penyerapan tenaga kerja.







