JENGGALA.ID – DPP Sekretariat Kolaborasi Indonesia menerima keluhan dari para petani penggarap di wilayah Jawa Barat karena sulit mendapatkan pupuk bersubsidi walaupun memiliki kartu tani.
“Jadi banyak keluhan petani, meski mereka kartu tani, ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah diperoleh,” ujar Pegiat DPP SKI, Solihin Nurodin dikutip dari Antara, Sabtu (9/9/2023).
Solihin menyampaikan keluhan petani itu disampaikan saat kegiatan Musyawarah Reboan yang digelar di Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya.
“Jadi untuk memanfaatkan pupuk bersubsidi, petani diwajibkan menggunakan kartu tani. Namun petani penggarap yang memiliki kartu tani ternyata susah mendapatkan pupuk bersubsidi,” bebernya.
Alasannya, karena mereka hanya petani penggarap, bukan pemilik sawah yang digarap. Sedangkan di daerah tersebut jumlah petani penggarap yang tidak memiliki sawah cukup banyak.
“Saat dicek dan ternyata petani itu bukan pemilik sawah, maka ia tidak bisa mendapatkan benefit (pupuk bersubsidi), meski memiliki kartu tani,” jelas dia.
Hal tersebut sangat disayangkan, karena penggunaan kartu tani untuk petani itu merupakan program pemerintah.
Kartu tani adalah sebuah kartu yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani
Keluhan lain yang mengemuka dalam kegiatan itu, pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan untuk area persawahan, sedangkan wilayah perkebunan tidak mendapatkannya.







