Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan bagian esensial dari praktik demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Jakarta.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memberi ruang bagi warga untuk mengemukakan pendapat mereka.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026, Fadli mengatakan, “Kalau kita lihat itu kan bagian dari demokrasi ya, menyampaikan pendapat, aspirasi. Saya kira kita sudah biasa dengan hal-hal seperti itu.”
Meski demikian, Fadli mengkritik tindakan yang berujung pada perusakan fasilitas publik.
“Yang kita tentu sayangkan kan kalau ada perusakan-perusakan terhadap fasilitas umum,” katanya.
Ia juga menyinggung tuntutan yang berhubungan dengan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.
Fadli menyebutkan bahwa DPR telah menginformasikan proses pembahasan aturan tersebut sedang berjalan dan memiliki batas waktu penyelesaian.
“Kalau soal penyampaian aspirasi yang terkait dengan undang-undang kan DPR-nya sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka sedang membahas itu. Bahkan sudah ada deadline yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 15 Desember,” ujar Fadli.
Lebih jauh, Fadli menekankan bahwa pembahasan pemulihan aset bukan hal baru dalam agenda legislasi.
“Undang-Undang Aset Recovery itu dulu waktu saya Wakil Ketua DPR sudah bahkan sudah dibicarakan 10 tahun yang lalu,” katanya.







