JENGGALA.ID – Sejumlah petani Badui di Kabupaten Lebak Banten mengalami penundaan jadwal tanam benih padi huma akibat perubahan iklim yang menyebabkan kemarau dan El Nino. Santa (55), seorang petani Badui di Blok Cicuraheum Gunungkencana Kabupaten Lebak, mengungkapkan bahwa seharusnya mereka sudah melakukan tanam padi huma sesuai dengan kalender adat pada pekan ini. Namun, cuaca telah berubah, dan wilayah mereka tidak menerima hujan selama dua bulan terakhir, sehingga ladang pertanian Badui mengalami kekeringan.
Akibat kemarau yang panjang, petani Badui tidak dapat melakukan “ngaseuk” atau membuat lubang untuk menanam benih padi huma. Mereka saat ini hanya dapat menanam kencur, karena tanaman lainnya tidak dapat tumbuh dengan baik akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Santa berharap agar curah hujan kembali normal pada bulan Oktober, sehingga mereka dapat menanam padi huma kembali. Sementara itu, petani Badui lainnya seperti Pulung (60) juga mengalami kesulitan yang sama akibat kemarau yang berkepanjangan. Mereka telah menyiapkan ladang pertanian seluas satu hektar untuk menanam padi huma, tetapi saat ini ladang itu terbengkalai karena kurangnya air akibat kekeringan.
Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija, yang juga merupakan tokoh adat, menjelaskan bahwa petani Badui tidak dapat menanam padi huma saat ini karena tidak ada curah hujan yang mencukupi. Meskipun kemarau telah berlangsung cukup lama, tetapi stok pangan dalam leuit atau lumbung masih mencukupi untuk konsumsi keluarga hingga 25 tahun ke depan. Mereka memiliki 8.000 lumbung untuk 4.000 kepala keluarga, sehingga setiap keluarga memiliki dua lumbung pangan.
Selain itu, kekeringan juga merambah ke Kota dan Kabupaten Serang, Banten, sebagai akibat dari kemarau panjang yang dipicu oleh El Nino. Hal ini mengakibatkan kesulitan warga dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di Kota Serang, lima dari enam kecamatan sudah mengalami kekeringan, dengan kecamatan Kasemen menjadi yang paling parah, terutama daerah pesisir dan bagian hilir Sungai Cibanten.
Meskipun keadaan sudah darurat, Pemerintah Kota Serang belum mengumumkan status tanggap darurat, karena diperlukan perencanaan dan pembahasan lebih lanjut. Penetapan status darurat tersebut memerlukan input dari berbagai sektor dan akan dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik.







