Pemerintah Peru memberlakukan keadaan darurat selama 60 hari untuk 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan ekstrem akibat fenomena El Nino 2026 hingga 2027.
Keputusan ini dikeluarkan melalui dekret tertinggi dan diumumkan lewat lembaran negara resmi, El Peruano.
Otoritas setempat diwajibkan menjalankan rencana penanggulangan di masing-masing wilayah dengan koordinasi teknis dari Institut Nasional Pertahanan Sipil.
Institut tersebut juga bertugas melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan darurat dan melaporkan perkembangan di lapangan.
Sejumlah kementerian serta lembaga publik dan swasta dipanggil untuk memberikan dukungan operasional dan teknis dalam pelaksanaan langkah-langkah penanganan.
Dekret menyatakan setiap tindakan yang diambil harus terkait langsung dengan ancaman iklim dan dapat disesuaikan selama pelaksanaan berdasarkan kebutuhan keselamatan masyarakat dan laporan teknis.
Keputusan darurat muncul setelah laporan situasi terbaru memperingatkan peningkatan ancaman curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah.
Laporan itu juga mencatat kapasitas respons pemerintah daerah telah melampaui batas, sehingga diperlukan bantuan operasional dan teknis dari pemerintah pusat.
Pemerintahan Presiden Keiko Fujimori menyatakan akan mengerahkan lembaga dan kementerian terkait untuk meningkatkan kesiapan menghadapi dampak El Nino dan mengurangi risiko bagi masyarakat terdampak.
Otoritas memperingatkan hujan lebat berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan mendatang, sehingga status darurat dimaksudkan untuk mempercepat tindakan penanganan sesuai kondisi di lapangan.







