Angka kesiapan untuk pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI‑DPD RI tercatat mencapai 90 persen.
Acara dijadwalkan digelar pada Jumat 14 Agustus 2026.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD terus menyempurnakan seluruh rangkaian kegiatan kenegaraan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar gladi kotor yang melibatkan semua pengisi acara.
Menurut Suprihartini, pada Rabu 12 Agustus 2026, ketiga kesekjenan melakukan gladi kotor bersama para pengisi acara sebagai bagian dari persiapan akhir.
Gladi kotor dimaksudkan untuk memastikan susunan acara dan tata laksana berjalan sesuai dengan rencana.
Rangkaian sidang direncanakan dimulai pukul 08.30 WIB.
Hadir secara langsung dalam agenda tersebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga‑lembaga negara.
Sementara dalam Sidang Bersama DPR RI‑DPD RI, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memaparkan capaian pembangunan nasional.
Sore harinya, pada pukul 14.30 WIB, agenda dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI.
Agenda Rapat Paripurna adalah penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang‑Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027.
Suprihartini memastikan bahwa pada rapat paripurna nanti Bapak Presiden akan memberikan pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen‑dokumennya.
Persiapan teknis terus dimatangkan dan setelah digelarnya gladi bersih yang dijadwalkan berlangsung Kamis (13/8), seluruh persiapan ditargetkan mencapai 100 persen.
Sekretariat Jenderal DPR RI juga berkoordinasi dengan aparat keamanan mengenai pengaturan lalu lintas dan akses jalan di sekitar kompleks parlemen, Senayan.
Informasi tentang ruas jalan yang akan ditutup sementara maupun akses yang masih dapat digunakan masyarakat akan diumumkan melalui kanal resmi.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menjamin pelaksanaan agenda kenegaraan berlangsung tertib dan untuk meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat di sekitar kawasan parlemen.







