Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Presiden tentang ekosistem ojek online.
Tujuan utama penyusunan Perpres adalah menyelaraskan kebijakan antarkementerian dan lembaga agar tercipta kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan dalam transportasi berbasis aplikasi.
Dalam rapat dibahas perlindungan bagi mitra pengemudi serta penegasan hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Isu lain yang menjadi fokus yakni keberlanjutan iklim usaha dan mekanisme koordinasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Pembahasan juga mengakomodasi aspirasi Koalisi Ojol Nasional, termasuk pelaksanaan skema pembagian tarif 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk perusahaan aplikator.
Peserta rapat sepakat menggelar satu pertemuan lanjutan sebelum merampungkan finalisasi Perpres tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar skema pembagian tarif 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator diterapkan secara konsisten di lapangan.
Skema tersebut telah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026, namun Koalisi Ojol Nasional melaporkan masih ada sejumlah perusahaan aplikator yang perlu meningkatkan kepatuhan pelaksanaan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan Kementerian Perhubungan akan tetap fokus pada pengaturan tarif layanan berbasis aplikasi, termasuk mekanisme pembagian pendapatan yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri terkait sebagai bagian dari upaya menyempurnakan regulasi yang diharapkan memberi kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi.







